Berita Nasional Ekonomi 

Perpres Miras Di Cabut Presiden RI , Hj Rizayati ” Pemikiran kita Secara Komprehensif, menurut saya ini untuk kesejahteraan Rakyat”

Pewarta : Shili Maulana

Indonesiatopline.com|| –Dr (Cn) Hj Rizayati SH., MM, menanggapi pencabutan lampiran III dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang investasi industri minuman keras (miras) oleh Presiden Joko Widodo tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Dalam pandangan saya, bidang usaha yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum dan bidang usaha yang tertuang dalam regulasi Daftar Positif Investasi Atau Daftar Negatif Investasi. Jadi, motivasi awal adalah kesejahteraan rakyat untuk terbukanya kesempatan berusaha bagi rakyat berikut terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi, saya dukung motivasi pemerintah tersebut,”tutur Wanita pengusaha Milenial dengan Prestasi Gemilang Hj Rizayati

owner sekaligus Presiden Direktur PT. Imza Rizky Jaya Grup tersebut berpendapat , bahwa industri minuman keras harus dilihat secara komprehensif dan tidak parsial dari satu sisi pelaku usaha semata.

“Harus dilihat dari sisi efek yang akan timbul bagi pengguna minuman tersebut secara keseluruhan. Misalnya, mabuk, hilang kesadaran, kejahatan dilingkungan sekitar, dan penyakit masyarakat lainnya. Jadi, Paradigma kita harus komprehensif,” jelas Hj. Rizajati kepada media ini, Senin (8/3/2021).

“Jadi, atas dasar itu pula menurut Saya Presiden Jokowi menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat sehingga mencabut lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021 dimaksud dan ini adalah langkah tepat untuk bangsa,” urai penggagas program Indonesia Terang yang menangani proyek pembangunan lampu Penerang Jalan Umum bertenaga Surya sejak 2014 hingga sekarang.

Ia menjelaskan, jika melihat situasi sebelum lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang investasi industri minuman keras (miras) tersebut memang sempat diberikan peluang untuk sejumlah daerah di antaranya, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua. Namun setelah Presiden Joko Widodo menerima banyak masukan dari para tokoh masyarakat dari berbagai kalangan baik itu tokoh agama, ormas, dan lainnya maka diputuskan untuk dicabut.

“Saya kira kebijakan tersebut sudah tepat, dengan alasan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Indonesia memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang mumpuni. Masih banyak sektor ekonomi yang dapat dikembangkan terutama dengan ketersediaan sumber daya kearifan lokal di masing-masing daerah,” imbuhnya

Berita Terkait

Leave a Comment

error: Content is protected !!