Editorial 

RED CARPET ANGGARAN 2021 DKI JAKARTA

Antara Penanganan Covid 19, Gaji Anggota DPRD DKI & Hati Nurani

Nilai fantastis usulan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2021 kini menjadi sorotan. Menurut sebagian pihak, nilai yang menyentuh angka 8.38 Miliar pertahun tersebut tidak rasional dan terlalu dipolitisir untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Bagaimana tidak, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan menerima gaji sebesar Rp. 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Rincian usulan dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021 :

Pendapatan langsung:
1. Uang representasi: Rp. 2.250.000 per bulan.
2. Uang paket: Rp. 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp. 315.000 per bulan.
3. Tunjangan jabatan: Rp. 3.262.500 per bulan.
4. Tunjangan beras: Rp. 240.000 per bulan.
5. Tunjangan komisi: Rp. 326.250 per bulan.
6. Tunjangan badan: Rp. 130.500 per bulan.
7. Tunjangan perumahan: Rp. 110.000.000 per bulan.
8. Tunjangan komunikasi: Rp. 21.500.000 per bulan.
9. Tunjangan transportasi: Rp. 35.000.000 per bulan.
Total: Rp 173.249.250 per bulan
Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):
1. Kunjungan dalam provinsi: Rp. 14.000.000 per bulan.
2. Kunjungan luar provinsi: Rp. 80.000.000 per bulan.
3. Kunjungan lapangan komisi: Rp. 14.000.000 per bulan.
4. Rapat kerja dengan eksekutif: Rp. 6.000.000 per bulan.
5. Tunjangan sosperda: Rp. 16.800.000 per bulan.
6. Tunjangan ranperda: Rp. 4.200.000 per bulan.
7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp. 8.400.000 per bulan.

Total: Rp. 143.400.000 per bulan
Satu tahun: Rp. 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):
1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp. 60.000.000 dalam satu tahun
2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp. 60.000.000 dalam satu tahun
3. Tunjangan reses: Rp. 144.000.000 dalam satu tahun
Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun.

Kegiatan sosialisasi dan reses:
1. Sosialisasi rancangan perda: Rp. 40.000.000 per bulan.
2. Sosialisasi Perda: Rp. 160.000.000 per bulan.
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp. 80.000.000 per bulan.
4. Reses: Rp. 960.000.000 per tahun.
Total: Rp. 4.320.000.000 dalam satu tahun.

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

Angka fantastis tersebut disebut tidak rasional karena :
1. Kenaikan tidak tepat waktu, dikala masyarakat dan Pemerintah Pusat sangat membutuhkan pembiayaan untuk memerangi Covid 19.
2. Angka kemiskinan di Jakarta naik drastis 1.11 persen. Dari 118.600 warga miskin, 480.680 warga (sekira 4.53% penduduk Jakarta)
3. Lebih dari 323 ribu pekerja di PHK selama 2020.

Terlepas rasional atau tidak rasionalnya anggaran tersebut, DPRD DKI sudah selaiknya meninjau ulang kebijakan tersebut. Apalagi, sebagian pihak juga melihat ada unsur KKN dalam perumusan dan penetapan anggaran.

Dalam kondisi negara dihantam pandemi, prioritas anggaran sangat diperlukan, bila perlu, memakai HATI NURANI dalam menetapkan kebijakan.
Semoga.

Berita Terkait

Leave a Comment

error: Content is protected !!