Hukum - Kriminal Jawa Barat Polri TNI-POLRI 

Konferensi Pers Polda Jabar Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan Kegiatan di Megamendung.

Pewarta : H ilvan maulana.

Indonesiatopline.com Jawa Barat – (26/11/2020).Kegiatan ini dilakukan setelah Personel Dit Reskrimum Polda Jabar lakukan gelar perkara dan memeriksa sebanyak 12 orang dalam rangka penyelidikan sejak sepekan lalu.

“Kita sudah minta klarifikasi 15 orang, dari seluruhnya, 12 orang hadir, tiga orang tidak hadir, dua orang tanpa keterangan, satu tidak hadir karena terkonfirmasi Covid-19, penyidik juga sudah mengundang ahli epidemiolog, penyidik juga menganalisa CCTV di TKP (tempat kejadian perkara),” ujar Dir Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol. CH.Patoppoi,S.St.M.K.SH

Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan fakta bahwa pada saat adanya kegiatan, di kabupaten Bogor masih berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sementara kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Jumat (13/11) lalu. Kegiatan itu berlangsung dengan berkerumunannya warga.

Dalam penerapan PSBB pra AKB itu, menurutnya ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh warga ketika menggelar kegiatan yang mengundang masyarakat.

Salah satunya pondok pesantren boleh beroperasi, namun tidak bisa dikunjungi. Kemudian kegiatan pertemuan boleh dilakukan namun pengunjung harus dibatasi 50 persen dari total kapasitas, atau maksimal sebanyak 150 orang.

“Kemudian kegiatan itu diatur bahwa maksimal waktunya tiga jam dan penyelenggara wajib membuat surat pernyataan siap mematuhi aturan, kepada Satgas Covid-19, itu aturan di Bogor,” ujarnya.

fakta yang terjadi pada kegiatan Rizieq Shihab, menurutnya seluruh aturan itu diduga dilanggar. Mulai dari jumlah orang, waktu acara, hingga penyelenggara tidak membuat surat pernyataan kepada Gugus Tugas Covid-19 Bogor.

Maka dari itu, dalam kegiatan ada peristiwa tindak pidana berupa ada upaya menghalang-halangi upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19, serta dugaan pelanggaran penyelenggara kekarantinaan kesehatan.

“Penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahu kejaksaan, dan berproses sampai nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka,” tegasnya.

Karena peristiwa ini terduga pelanggar dapat terjerat Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHPidana.

Konferensi pers ini dilakukan Dir Reskrimum Kombes.Pol. CH. Patoppoi,S.St.M.K.SH didamping Kabid Humas Polda Jabar Kombes.Pol. Erdi A.Chaniago.S.I.K. M.Si dengan memperhatikan protokol kesehatan

Berita Terkait

Leave a Comment

error: Content is protected !!