Audensi Dengan Masyarakat Nelayan,Kapolda Babel Berharap Jangan Lakukan Tindakan Anarkis

Bangka Belitung Polri Sosiaal ekonomi

Pewarta : Restu Palgunadi

Indonesiatopline.com || Bangka Belitung – Terkait dengan maraknya penambang dikawasan kab.Bangka yang melakukan aktifitas pertambangan diwilayah laut dan sungai,warga nelayan masyarakat Bangka yang tergabung dalam LKPI perwakilan masyarakat nelayan melaksanakan audiensi dengan bapak Kapolda yang bertempat di Gedung Lounge Menumbing pada rabu 11/11/2020.Audiensi ini dihadiri oleh langsung oleh Kapolda provinsi kepulauan bangka belitung Irjen.Pol.Drs.Anang Syarif H,Karo ops,Dir Polair,Dir Krimsus,Dir Intelkam dan Kabid Humas.

Dengan kehadiran para perwakilan nelayan ini berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas para penambang yang ada di wilayah pantai yang terletak di wilayah Bangka,dikarenakan para nelayan ini sudah merasa sulit untuk mencari nafkah. Para nelayan ini juga berharap kepada bapak Kapolda untuk dapat turun langsung ketengah tengah masyarakat agar dapat langsung bertatap muka dengan masyarakat.

Dapat juga diketahui bahwa ada kelompok yang melakukan penambangan di wilayah laut dan sungai.Dengan adanya kegiatan penambangan ini berakibat,kurangnya penghasilan para nelayan.Para perwakilanan nelayan ini juga agar penindakan terhadap para penambang ini jangan ada terjadinya bentrok antara warga dengan para penambang.

Kapolda menyampaikan ungkapan terimakasih atas kunjungan masyarakat nelayan Bangka ini atas audiensi kali ini terkait dengan pertambangan diwilayah laut dan sungai.

Bahwa apa yang telah di laporkan oleh masyarakat nelayan ini akan menjadi perhatian dari jajaran kepolisian dan dengan laporan ini Kapolda akan menanggapi benar tidaknya data dari para nelayan ini.Akan dilihat wilayah tersebut apakah benar-benar terjadi penambangan di daerah tersebut dan pihak kepolisian Polda Kep Babel akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.Dan dari aktivitas tersebut Kapolda akan melihat ada apa tidaknya ijin penambang dan masuk wilayah PT.timah apa tidaknya.Kapolda juga berharap kepada masyarakat nelayan untuk tidak bertindak anarkis terhadap penambang serta diharapkan adanya laporan dari masyarakat siapa saja para pengusaha yang ambil adil dalam aktivitas penambangan ini.

Kapolda juga menegaskan bahwa kepolisian tidak memiliki wewenang atas izin dan penutupan pertambangan,kepolisian hanya bisa melakukan penindakan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *